Setiap pembicaraan tentang Hadiah Nobel Sastra selalu menyisakan pertanyaan: sejauh mana faktor sosial dan politik memengaruhi keputusan Akademi Swedia? Apakah yang dinilai karya semata, ataukah kepribadian dan pilihan politik pengarangnya?
Pertanyaan ini menjadi sangat relevan ketika kita menimbang pencalonan Taufiq Ismail, seorang penyair yang sepanjang kariernya tak pernah lepas dari pusaran konflik ideologi dan kekuasaan di Indonesia. Himpunan Sarjana Kesusastraan Indonesia (HISKI), yang mengusung pencalonan itu, pasti telah memperhitungkan isu ini.
Kritik Sosial sebagai Jati Diri Karya
Taufiq Ismail dikenal sebagai penyair yang karyanya sarat kritik sosial-politik. Penelitian akademik menunjukkan bahwa puisi-puisinya, terutama yang ditulis pada masa Orde Baru, memuat kritik tajam terhadap kebijakan pemerintah di berbagai bidang. Salah satu karyanya yang paling ikonik, “Catatan Tahun 1965,” merekam secara rinci kekejaman yang terjadi pada masa Orde Lama.
Kritik Taufiq Ismail bukan sekadar ekspresi emosi. Karyanya mencerminkan panggilan untuk kembali kepada identitas bangsa sebagaimana termaktub dalam Pancasila dan UUD 1945. Ia adalah bagian dari kelompok Manifesto Kebudayaan yang secara terbuka menentang Lekra dan PKI pada masa Demokrasi Terpimpin. Dalam konteks ini, karya Taufiq Ismail adalah dokumen sejarah sekaligus pernyataan politik yang tegas.
Dilema Nobel: Karya vs. Pengarang
Sejarah Nobel Sastra menunjukkan bahwa hubungan antara karya dan pengarang selalu menjadi perdebatan. Akademi Swedia secara resmi menyatakan bahwa penghargaan diberikan atas dasar kualitas sastra, bukan pandangan politik pengarang. Namun, praktiknya tidak sesederhana itu. Dalam wasiat Alfred Nobel disebutkan bahwa pemenang harus “telah menghasilkan karya berkecenderungan idealistik yang paling cemerlang.”
Kasus Peter Handke pada 2019 menjadi contoh paling kontroversial. Handke menerima Nobel meskipun dikenal sebagai pendukung Slobodan Milosevic. Akademi berpendapat bahwa karya Handke harus dinilai terpisah dari pandangan politiknya, namun keputusan ini memicu kecaman luas. Sebaliknya, Ezra Pound tidak pernah menerima Nobel, sebagian karena sikap antisemitismenya dan dukungannya terhadap Hitler dan Mussolini. Ini menunjukkan bahwa ada ambang batas moral yang memengaruhi penilaian Akademi.
Pelajaran dari Pramoedya Ananta Toer dan Denny J.A.
Kasus Pramoedya Ananta Toer memberikan pelajaran berharga. Pramoedya beberapa kali disebut-sebut sebagai kandidat Nobel, tetapi harapan itu pupus. Salah satu faktor yang diduga mempengaruhi adalah latar belakang politiknya sebagai anggota Lekra yang berafiliasi dengan PKI. Menariknya, ketika Pramoedya menerima Hadiah Magsaysay pada 1995, sekelompok seniman yang dipelopori Mochtar Lubis dan Taufiq Ismail justru menolaknya. Mereka menduga Yayasan Magsaysay “tidak sepenuhnya tahu tentang peran tidak terpuji Pramoedya pada masa paling gelap bagi kreativitas.”
Ironisnya, kini Taufiq Ismail berada dalam posisi yang dulu ia tolak: dicalonkan untuk penghargaan internasional bergengsi. Pertanyaannya, apakah kriteria yang ia gunakan untuk menilai Pramoedya akan digunakan orang lain untuk menilainya?
Selain Pramoedya, nama Denny J.A. juga pernah diajukan sebagai kandidat Nobel Sastra. Alasan utamanya adalah inovasi dalam menciptakan genre sastra baru, yaitu Puisi Esai. Namun, pencalonan Denny J.A. tidak luput dari kontroversi karena pihak Akademi Swedia menegaskan bahwa nama-nama nominee tidak boleh diumumkan kepada publik.
Posisi Taufiq Ismail dalam Spektrum Ideologis
Taufiq Ismail bukanlah figur yang netral secara politik. Ia adalah bagian dari Angkatan 66 yang lahir dari penolakan terhadap PKI dan Lekra. Puisi-puisinya sering menggambarkan mahasiswa sebagai sosok idealis yang memiliki kekuatan untuk melawan tirani.
Namun, berbeda dengan Pramoedya yang menjadi korban penindasan negara, Taufiq Ismail berada di pihak yang pada akhirnya berkuasa setelah peristiwa 1965. Ia tidak mengalami pembredelan dan pemenjaraan seperti Pramoedya. Meskipun demikian, penelitian menunjukkan bahwa Taufiq Ismail tetap kritis terhadap pemerintah Orde Baru. Ini menempatkannya dalam posisi sebagai kritikus dari dalam, bukan dari luar.
Bagi Akademi Swedia, pertanyaan yang muncul adalah: apakah kritik sosial Taufiq Ismail terhadap kekuasaan cukup “idealistik” dalam pengertian wasiat Nobel? Atau, apakah keterlibatannya dalam konflik ideologis masa lalu akan dianggap sebagai noda?
Seperti yang ditulis oleh novelis Anindita S. Thayf, “Nobel Sastra diperuntukkan sastrawan yang karyanya dianggap terbaik oleh Akademi Swedia, bukan untuk memilih sastrawan malaikat terbaik sedunia.” Seorang pengarang bisa saja memiliki pilihan politik yang kontroversial, tetapi tetap menghasilkan karya humanis bernilai tinggi.
Simpulan
Pencalonan Taufiq Ismail untuk Hadiah Nobel Sastra membawa serta seluruh beban sejarah ideologis Indonesia. Karya-karyanya adalah dokumen kritik sosial yang tak terbantahkan, tetapi ia juga adalah produk dari konflik politik yang membelah dunia sastra Indonesia pada 1960-an.
Bagi Akademi Swedia, faktor sosiopolitik mungkin tidak akan menjadi penentu utama. Sejarah menunjukkan bahwa mereka lebih mementingkan kualitas sastra. Namun, seperti kasus Handke dan Pound, ada kalanya faktor ekstraliterer turut memengaruhi penilaian.
Taufiq Ismail bukanlah figur yang mudah ditempatkan dalam kotak hitam-putih. Ia adalah kritikus yang kadang menjadi bagian dari kekuasaan, dan kadang melawannya. Dalam kompleksitas itulah—seperti dalam semua sastra besar—terletak nilai dan keunikan karyanya.(*)
Much. Khoiri (nama pena Dr. Drs. Much. Khoiri, M.Si.) adalah Pengajar/peneliti Kajian Sastra/Budaya dan Menulis Kreatif di FBS Universitas Negeri Surabaya, founder Rumah Virus Literasi, editor, penulis 81 buku, serta peresensi dan penulis esai lepas untuk berbagai media massa.
